Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 September 2022. Rapat tersebut membahas penyesuain rencana kerja dan anggaran Kementerian atau Lembaga tahun 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. TEMPO/M Taufan RengganisTEMPO.CO, Jakarta - Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini adalah Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan. Kemudian, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membantah percepatan deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi capres NasDem ada kaitan dengan proses hukum di KPK. Berikut ringkasannya:
1. Kekerasan Aparat TNI di Stadion Kanjuruhan, Jenderal Andika Perkasa: Penyelidikan Tuntas Besok
Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Sabtu, 1 Oktober 2022. Andika mengatakan, akan mempidanakan anak buahnya kalau terbukti bersalah.
Menurut dia, sejak Ahad sore lalu, pihaknya telah melakukan penyelidikan sekaligus dengan proses hukum. Dia mengatakan tindakan kekerasan yang dilakukan pejabat berseragam TNI dalam tragedi Kanjuruhan itu sebagai perlakuan yang berlebihan.
"Karena memang yang viral itu, itu kan sangat jelas tindakan di luar kewenangan. Jadi kalau KUHP Militer pasal 126 sudah kena, belum lagi KUHP-nya. Jadi kami tak akan mengarah pada disiplin, tetapi pidana. Karena memang itu sudah sangat berlebihan," ujar Andika setelah mengikuti rapat koordinasi spesifik di Gedung Kemenpolhukam pada Senin, 3 Oktober 2022.
Proses hukum ini, disampaikan Andika akan dilaksanakan secara langsung oleh Mabes TNI. Andika pun berjanji akan menuntaskannya hingga Selasa sore.
"Satuan akan telusuri dulu. Biarkan kami tuntaskan tiba dengan besok sore. Kami janji. Tapi kami juga sembari menunggu nih apabila ada video-video lain yang dapat dikirim ke kami, siapa tahu ada penonton yang saat itu juga mengambil video yang dapat menjadi bahan melengkapi penyelidikan dan proses hukum kami," katanya.
Sebelumnya di media sosial viral tindak kekerasan yang dilakukan pejabat berseragam TNI terhadap supporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang. Dalam aktivitas itu terekam seorang personil TNI menendang dari belakang ke seorang penonton. Peristiwa itu jadi rangkaian kericuhan yang berujung pada tragedi Kanjuruhan.
Atas kejadian ini, Andika pun akan segera menindaklanjuti video-video yang telah tersebar di media massa. Pihaknya akan mengumpulkan video-video tersebut sebanyak mungkin untuk ditindaklanjuti.
"Karena memang tak boleh terjadi lagi, dan bukan tugas mereka untuk melakukan yang terlihat di video itu," ujarnya.
Sebelumnya Menkopolhukam Mahfud Md meminta Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menelisik kekerasan yang terjadi oleh pejabat TNI dalam tragedi Kanjuruhan.
2. Deklarasi Anies Baswedan Capres NasDem Dipercepat, Surya Paloh Bantah Ada Kaitan dengan Isu Soal KPK
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membantah percepatan deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi capres NasDem ada kaitan dengan proses hukum di KPK. Mantan politikus Golkar ini menyebut tak mengetahui adanya isu dugaan upaya kriminalisasi Anies dalam kasus Formula E yang ditangani KPK. Sebelumnya NasDem mengagendakan deklarasi capres pada November namun dipercepat menjadi 3 Oktober.
"Mana kita tahu, sungguh-sungguh saya tak tahu kaitan dengan KPK. Semua melangkah masing-masing," katanya menjawab pertanyaan wartawan di NasDem Tower Senin 3 Oktober 2022.
Ia menjelaskan percepatan deklarasi Anies karena hari ini ialah hari baik. Selain itu proses pengambilan keputusan di NasDem tak rumit sehingga sigap ada putusan. "Saya lihat hari ini jauh sebagai hari baik, sederhana. Saya lihat sinar bintang, bulan pikirkan hari baik. Sesungguhnya itu yang saya pikirkan. NasDem tak banyak birokrasi dalam ambil keputusan. Saya bilang bagaimana kalau Senin hari baik. oke cocok. Kemudian ada yang bilang jam satu (siang) dan ada yang bilang jam 10. Ya sudah jam 10. Itu jawaban yang sebenarnya," ucap Surya.
KPK bantah soal isu upaya kriminalisasi terhadap Anies
Adapun Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri membantah isu upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dalam kasus Formula E. Ia menyebut saat ini kasus tersebut tetap tahap penyelidikan. Ia juga menyayangkan penanganan kasus korupsi Formula E diseret-seret dalam kepentingan politik pihak tertentu. Menurut KPK, lembaganya telah menangani kasus itu sesuai prosedur hukum.
“KPK sangat menyayangkan, proses penanganan perkara Formula E yang telah taat azas dan prosedur hukum ini malah kemudian diseret-seret dalam kepentingan politik oleh pihak-pihak tertentu,” kata Ali Fikri, Senin, 3 Oktober 2022.
Ali mengatakan lembaganya menangani kasus Formula E karena adanya laporan dari masyarakat. Laporan itu kemudian ditelaah untuk mengetahui apakah kasus itu dapat ditangani oleh KPK atau tidak.
KPK, kata dia, tetap mengumpulkan informasi yang diperlukan. Salah satunya dengan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan. “Dalam proses internal KPK, pada setiap penanganan perkara ialah dengan melakukan ekspose atau gelar perkara,” kata dia.
Ali mengatakan dalam gelar perkara itu tim penyelidik memaparkan hasil pengumpulan informasi. Informasi itu dipaparkan untuk mendapat masukan dari seluruh pihak yang mengikuti forum tersebut. Menurut dia, seluruh peserta ekspose punya kesempatan sama untuk menyampaikan analisis dan pandangannya. “Pembahasan dilakukan secara konstruktif dan terbuka dalam forum tersebut,” kata dia.
Dengan sistem dan proses yang terbuka, kata dia, penanganan perkara di KPK dipastikan tak dapat diatur atas keinginan pihak tertentu saja. “Namun setiap penanganan perkara di KPK ialah berdasarkan kecukupan instrumen bukti,” kata dia.
Meski demikian, Ali mengatakan KPK berkomitmen untuk menangani setiap perkara dugaan korupsi sesuai dengan tugas, kewenangan dan Undang-Undang yang berlaku. Dia mengajak masyarakat untuk mengawasi setiap proses penanganan perkara di KPK. Dia juga meminta masyarakat tak mudah terprovokasi oleh narasi yang sengaja dihembuskan untuk kepentingan agenda di luar penegakan hukum.
Sebelumnya, mantan ketua KPK Bambang Widjojanto menduga ada upaya untuk mengkriminalisasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kasus Formula E. Mantan personil Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan di DKI Jakarta itu menuding upaya itu dilakukan oleh sebagian ketua KPK. “Ada indikasi sangat kuat sekali keinginan sebagian ketua KPK untuk melakukan upaya politik kriminalisasi untuk menjegal dan menjagal ABW,” kata Bambang lewat pesan teks, Sabtu, 1 Oktober 2022.
Sementara itu, Koran Tempo menulis bahwa KPK telah menggelar ekspose kasus Formula E beberapa kali, termasuk pada Rabu, 28 September 2022. Tiga penegak hukum yang mengetahui gelar perkara itu mengatakan satuan tugas membeberkan hasil penyelidikan timnya dalam gelar perkara.
Hasilnya, kasus Formula E dinilai belum cukup bukti untuk dilanjutkan ke penyidikan. Namun, Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai berkukuh agar kasus itu naik penyidikan. Firli bersama ketua KPK lainnya belum dapat dimintai konfirmasi sejak tiga hari lalu.
Baca: Dua Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan Diberikan Kenaikan Pangkat Satu Tingkat
Pidato Lengkap Anies di NasDem: Demokrasi, Pembangunan, dan Peribahasa Aceh
Dua Polisi Korban Tragedi Kanjuruhan Diberikan Kenaikan Pangkat Satu Tingkat
Doa untuk Kindi, Alumni MTsN 2 Probolinggo yang Meninggal dalam Tragedi Kanjuruhan
Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK
Top 3 Dunia: Wanita Indonesia Dituduh Rampok Restoran di Malaysia
Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa
Anies Capres Nasdem, PDIP: Mengada-ada, Proyek TIM Belum Selesai Tapi Diresmikan 
Diusung NasDem Jadi Capres 2024, Anies Baswedan Punya Koleksi Mobil dan Motor 
Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas
Kapolri Copot Kapolres di Tragedi Kanjuruhan, Lemkapi: Anggota Polri Bakal Jadi Tersangka
English (US) · 
Indonesian (ID) · 