Terkini Bisnis: Waktu Pembangunan Tahap Awal IKN, Antam Tak Akan Bayar Rp 817,4 Miliar

Sedang Trending 9 bulan yang lalu 189
Sabtu, 27 Agustus 2022 18:06 WIB
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono (kanan) dan Wakil Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Dhony Rahajoe (kiri) saat wawancara dengan Tempo di Palmerah, Jakarta, Senin 21 Maret 2022. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Sabtu sore, 27 Agustus 2022 dimulai dengan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Dhony Rahajoe mengatakan waktu yang tersedia sangat kurang untuk pembangunan tahap awal IKN. 

Kemudian informasi Corporate Secretary Division Head PT Aneka Tambang Tbk. (Antam) Syarif Faisal Alkadrie menyatakan pihaknya memutuskan tak membayar Rp 817,4 miliar atau setara dengan 1,1 ton emas dalam kasus yang diperkarakan Budi Said.

Selain itu warta tentang Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membeberkan lebih jauh tentang pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan skema pensiun PNS menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Berikut ialah ringkasan dari ketiga warta tersebut:

1. Wakil Kepala Otorita IKN: Waktu yang Tersedia Sangat Kurang untuk Pembangunan Tahap Awal

Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara Dhony Rahajoe mengatakan waktu yang tersedia sangat kurang untuk pembangunan tahap awal IKN. Kendati begitu, dia percaya pada 2024 pembangunan tahap pertama IKN dapat rampung.

"Walaupun waktu yang tersedia sangat kurang untuk tahap pertama di 2024, tapi kita harus percaya diri dan bisa," kata Dhony dalam Pembukaan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Tahap Satu yang disiarkan virtual pada Sabtu, 27 Agustus 2022.

Adapun rencana implementasi pembangunan IKN pada Tahap 1 pada 2022-2024 dibagi ke dalam tiga alur kerja besar, adalah pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Alur kerja pengembangan kota terdiri dari kegiatan yang berkaitan dengan rencana tata kota dan relokasi pemerintahan.

Baca warta selengkapnya di sini.

123 Selanjutnya





1 jam lalu

Wakil Kepala Otorita: IKN ialah Indonesia X, Apa itu?

Wakil Kepala Otorita IDhony Rahajoe mengatakan bahwa Presiden Jokowi berpesan bahwa IKN ialah Indonesia X.


1 jam lalu

Susi Pudjiastuti Dukung Sri Mulyani Rombak Skema Pensiunan PNS, Ini Sebabnya

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendukung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk merombak skema pensiunan PNS.


3 jam lalu

Wakil Kepala Otorita IKN: Waktu yang Tersedia Sangat Kurang untuk Pembangunan Tahap Awal

Wakil KEtua Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan waktu yang tersedia sangat kurang untuk pembangunan tahap awal IKN.


4 jam lalu

Terkini Bisnis: Antam Tak Bayar Rp 817,4 M Meski Kalah Kasasi, Pertamax Ikut Disubsidi Negara

Berita terkini bisnis pada siang hari ini dimulai dari Antam yang memutuskan tak membayar Rp 817,4 miliar meski kalah dalam perkara di Mahkamah Agung.


4 jam lalu

Antam Tak Akan Bayar Rp 817,4 Miliar ke Crazy Rich Surabaya Meski Kalah dalam Kasasi

Antam memutuskan tak membayar Rp 817,4 miliar atau setara dengan 1,1 ton emas dalam kasus yang diperkarakan Budi Said.


9 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Skema Pensiun PNS Bebani Negara, Ini Penjelasan Kemenkeu

Stafsus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan lebih jauh tentang skema pensiun PNS yang disebut membebani APBN.


10 jam lalu

Sri Mulyani Beberkan Subsidi Jumbo yang Bikin Anggaran Jebol: Pertalite, Solar atau Elpiji 3 Kg?

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan penyebab jebolnya anggaran subsidi dan kompensasi energi. Apakah Pertalite, Solar atau LPG 3 kg?


12 jam lalu

Terpopuler Bisnis: Subsidi Tiap Liter Pertamax Rp 4.800, Pemda Intervensi Harga Telur

Berita terpopuler dimulai dari Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah terpaksa menyubsidi Pertamax.


21 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Windfall Komoditas Tak Cukup Tutupi Subsidi Energi yang Bengkak

Sri Mulyani mengatakan, windfall profit komoditas tak akan cukup menutupi potensi bengkaknya subsidi dan kompensasi energi


21 jam lalu

Sri Mulyani Sebut Subsidi Energi Rp 502 T Bisa untuk Bangun Ribuan Rumah Sakit dan Sekolah

Sri Mulyani Indrawati mengakui penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama ini tak pas sasaran.


Selengkapnya