Soal Nomor Urut Parpol di Pemilu 2024, Peneliti BRIN: Perlu Ditata Ulang

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginginkan agar nomor urut Pemilu 2024 tak perlu diundi lagi. Alasannya untuk menghemat anggaran partai.

Menanggapi itu, Peneliti pakar utama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Siti Zuhro malah menginginkan nomor urut partai di Pemilu 2024 ditata ulang. Hal ini wajar dilakukan karena ada partai baru yang ikut pemilihan umum.

Siti menjelaskan, bahwa posisi partai politik seperti duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dia menyampaikan adanya nomor urut partai politik menempatkan seluruh partai dalam kedudukan yang sama dan dilindungi oleh Undang-undang serta konstitusi. 

"Kalau menurut saya, demokrasi itu kemewahannya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Peraturan itu juga beraksi sama dan di hadapan hukum itu juga sama. Bukan ada ini istimewa dan ini yang tak istimewa," kata Siti saat dihubungi pada, Rabu, 21 September 2022. 

Lebih lanjut ia menuturkan, bahwa partai politik lain tak menginginkan adanya nomor besar dalam urutan partai politik. Menurut Siti, nomor urut harus diundi secara setara dan tak menyebabkan protes ketidakadilan. 

"Oleh karena itu, perkara nanti mendapatkan nomor-nomor yang tak sexy ya itukan dapat dicarikan langkah agar dapat betul-betul disesuaikan," kata dia. 

Ia menambahkan, setiap partai politik dapat melakukan langkah dengan rekayasa nomor besar dalam urutan pemilu. Sehingga, partai bisa mengantisipasi kalau mendapatkan nomor urut besar untuk melakukan ketertarikan pemilih dalam kampanye era digital. 

"Ini eranya sudah harus kreatif. Jangan berpikir analog. Ini sudah era digital. Berpikirnya jangan jadul lagi. Apapun dapat direka-reka, dibentuk menjadi semedikian rupa, menjadi sangat menawan, menimbulkan antusiasme. Kalau menurut saya ya itu kompetisi kreativitas antar partai," tutur Siti. 

Meskipun demikian, adanya anggapan soal keberuntungan mendapatkan nomor mini dalam nomor urut pemilu merupakan suatu hal yang wajar. Namun, tak menutup kemungkinan kalau partai politik mendapatkan nomor besar dapat saja menang. Itu dapat terjadi karena memang pemilih sudah tertarik dengan hasil kinerja partai tersebut.

"Jadi bukan karena dia dikasih nomor satu tentu saja dapat menjadi nomor satu. Menurut saya juga bukan nomor itu yang membawa hoki. Tetapi dari hasil kinerja partai secara bertahun-tahun itu seperti apa, ketika pemilu dia dapat memetik hasilnya. Karena memang demokrasi mengajarkan logika dan bernalar," kata Siti. 

Selanjutnya, Siti menjelaskan setiap pemilu mempunyai karakteristik khas masing-masing dalam memperkenalkan puaknya kepada masyarakat. Adanya konteks simbol partai politik juga akan berbeda dari Pemilu 2019. Sehingga, pada Pemilu 2024 yang merupakan era digital, setiap partai politik harus lebih kreatif dan inovatif untuk memikat pemilih. 

"Konteks sekarang itu era digital. Justru partai-partai itu diminta untuk adaptif dan lincah. Bagaimana merespons era digital yang seperti ini dan sebagainya," katanya. 

Menurut dia, perilaku pemilih di era digital sudah berubah. Siti menyampaikan pemetaan usia pemilih sebesar 60 persen yang menghasilkan rata-rata berada di bawah umur 40 tahun atau kaum milenial. Lebih lanjut, kalau PDI-perjuangan atau PDIP memiliki pendukung tradisional maka harus mempunyai langkah lain untuk berkampanye di era  tradisionalnya. 

"Dia juga harus mempunyai langkah untuk berkampanye di era milenial atau muda. Dan itu gunanya partai-partai harus berinovasi," ujarnya. 

 Baca juga: Inilah Daftar Anggota Dewan Kolonel yang Dukung Puan Maharani Maju Jadi Capres 2024

Muh Raihan Muzakki