Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin, 1 Agustus 2022. TEMPO/Lani DianaTEMPO.CO, Jakarta - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menunda pembahasan Raperda Pencabutan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR-PZ atau Perda Tata Ruang. Ketua Bapemperda DPRD Pantas Nainggolan mengatakan rapat akan dilanjutkan pada Senin, 15 Agustus 2022 pukul 10.00 WIB.
"Rapat diskors dan kita lanjutkan pada Senin," kata dia saat rapat berlangsung di Gedung DPRD DKI, Rabu, 10 Agustus 2022.
Hari ini Bapemperda DPRD menggelar rapat pembahasan Raperda tentang Pencabutan Perda 1/2014. Perda itu mengatur tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ).
Perda ini perlu dicabut lantaran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan regulasi baru soal tata ruang. Aturan termutakhir itu tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan (RDTR-WP) DKI.
Dalam rapat hari ini, personil Bapemperda Mayjen TNI (Purn) Ferrial Sofyan mempersoalkan penerbitan Pergub 31/2022 tanpa pencabutan Perda 1/2014 terlebih dulu.
Dia juga meminta pemerintah DKI melalui Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI menunjukkan isi Pergub 31/2022 kepada dewan. Ferrial mau memastikan isi Pergub tak menyimpang dari hasil pembahasan eksekutif dan DPRD.
"Kalau berubah kami tak setuju, tapi kalau tak ada perubahan dari apa yang kami bahas, oke aja. Kita harus win-win lah," terang politikus Partai Demokrat ini.
Untuk itulah, pembahasan Raperda Pencabutan Perda Tata Ruang ditunda. Bapemperda DPRD meminta pemerintah DKI memaparkan isi Pergub, baru diputuskan apakah Raperda diterima atau tidak.
Baca juga: Anies Serahkan Revisi Perda Tata Ruang dan Peraturan Zonasi ke DPRD
PDIP Bilang Mencabut Pergub Penggusuran Era Ahok Mudah, Dua Minggu Selesai Asal Ada Keinginan 
Politikus Demokrat Persoalkan Pergub RDTR Terbit Sebelum Perda DKI 1/2014 Dicabut 
Anies Baswedan Diminta Tindak Guru dan Kepsek Intoleran di Sekolah 
Petugas PPSU Aniaya Pacar, Anies Baswedan: Diserahkan ke Polisi untuk Ditindak Secara Hukum
Ganjar Pranowo Jadi Capres Pilihan Tertinggi dalam Hasil Sementara Jajak Pendapat PSI
Wagub DKI Sebut Nasib Penjualan Saham Bir PT Delta Diserahkan ke Penjabat Gubernur 
Penjenamaan Rumah Sakit jadi Rumah Sehat, DPRD DKI Panggil Dinas Kesehatan 
Penerapan Tarif Integrasi Rp 10.000 Masih Menunggu Kepgub Anies Baswedan 
English (US) · 
Indonesian (ID) · 